fbpx

PM Theresa May Lolos Kedua Kalinya Dari Mosi Tidak Percaya Parlemen

0
PM Theresa May

PM Theresa May

PM Theresa May kembali lolos  kedua kalinya dari mosi tidak percaya yang digelar parlemen dalam dua bulan terakhir. Mosi tidak percaya ini diajukan oposisi Inggris setelah kesepakatan Brexit yang diajukan PM May ditolak mentah-mentah oleh mayoritas anggota parlemen.

Sebelumnya pada 12 Desember 2018, PM May mendapat dukungan 200 anggota parlemen Inggris dalam voting mosi tidak percaya yang digelar secara tertutup diajukan oleh kalangan Partai Konservatif setelah PM May menunda voting parlemen untuk RUU Brexit yang disusunnya selama dua tahun terakhir.

Berdasarkan berita dari New York Times, Kamis (17/1/2019), voting mosi tidak percaya terhadap PM May telah digelar parlemen Inggris pada Rabu (16/1) waktu setempat. Hasilnya menunjukkan 325 suara menolak dan 306 suara mendukung mosi tidak percaya yang diajukan Partai Buruh itu. Selisihnya hanya 19 suara.

Biasanya, seorang PM yang mengalami kekalahan telak dalam voting RUU di parlemen, akan mengundurkan diri. Namun tidak demikian dengan PM May yang disebut telah mementahkan berbagai prediksi soal kepemimpinannya atas Inggris.

Di sisi lain, meski berhasil mempertahankan jabatannya, PM May akan berhadapan dengan berbagai situasi lebih rumit menjelang batas akhir keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang jatuh pada 29 Maret mendatang.

Sebagai seorang PM yang harus memimpin Inggris keluar dari Uni Eropa, PM May menghadapi situasi di mana partai dan kabinet pemerintahannya terpecah, tidak memiliki kekuatan mayoritas di parlemen dan tidak punya jalur jelas bagi proposal Brexit (Britain Exit).

Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menyebut kekalahan PM May dalam voting RUU Brexit di parlemen sebagai ‘kekalahan terbesar dalam sejarah demokrasi’ dan menyatakan bahwa PM May saat ini sedang memimpin ‘pemerintahan zombie’.

Pandangan oposisi terhadap proposal May masih belum jelas. Namun PM May merasa percaya diri atas proposalnya karena sudah berbicara dengan para petinggi Uni Eropa untuk membujuk Democratic Unionist Party (DUP) menyetujui proposalnya.

Dukungan DUP sebagai partai oposisi ini sangat penting untuk PM May. Dukungan partai lain juga tak kalah penting, karena ada beberapa yang belum sepakat dengan PM May.

Arlene Foster, ketua Partai Irlandia Utara (Northern Irish) lebih pilih Brexit tanpa syarat daripada ada syarat yang malah merugikan Britania Raya.

Secara garis besar, RUU Brexit berisi kesepakatan dan instruksi dalam menjalin hubungan di masa depan dalam sektor ekonomi, keamanan dan berbagai area kepentingan lainnya antara Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa. Ada beberapa poin yang tidak disepakati anggota parlemen Inggris yang menolak RUU itu.

Presiden Komisi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, juga sudah menyatakan “tidak ada ruang sama sekali,” untuk negosiasi ulang syarat Brexit.

Untuk mendorong mandat politiknya, May bisa memutuskan untuk mengelar pemilu lebih awal supaya memecah kebuntuan dalam perundingannya dengan parlemen.

Namun rencana ini juga perlu persetujuan Westminster melalui Fixed Term Parliaments Act. Apabila dua pertiga anggota parlemen setuju, pemilu bisa diselenggarakan 25 hari setelahnya.

Dengan adanya pemilu ini kemungkinan besar jadwal Brexit bisa dimundurkan.

Pemerintah Inggris juga punya opsi untuk menggelar referendum kedua. Namun hal ini tidak semudah itu dilakukan, apalagi dengan tenggat Brexit yang semakin dekat.

Tidak mungkin referendum bisa digelar sebelum 29 Maret 2019. Kalau memang referendum mau dilakukan, May harus meminta izin Uni Eropa memundurkan tanggal Brexit.

Awal Desember lalu, Pengadilan Uni Eropa menyatakan bisa membatalkan Brexit tanpa harus meminta persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa.

Kasus ini dimunculkan oleh sejumlah pejabat Skotlandia yang mempertanyakan soal perceraian Inggris dengan Uni Eropa bisa dibatalkan sebelum 29 Maret 2019.

Hal tersebut sampai saat ini masih dibahas oleh para pemangku kepentingan.

Share.

About Author

Leave A Reply

WhatsApp us