PM Boris Johnson Membekukan Parlemen, Dianggap Merupakan Tindakan Keputus-asaan

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengejutkan publik dengan mengumumkan pembekuan parlemen demi memuluskan langkahnya terkait Brexit.

Pada hari Rabu, PM Johnson meminta Ratu Elizabeth II untuk memprioritaskan legislatif selama lima minggu sebelum memulai sesi baru pada pertengahan Oktober, sedikit lebih dari dua minggu sebelum batas waktu Brexit. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya atau karena dianggap melanggar hukum. Masih ada waktu bagi House of Commons untuk memveto Brexit tanpa kesepakatan jika dia dapat mengumpulkan mayoritas untuk itu. Tetapi diusulkan pada saat krisis nasional, penangguhan ini akan menjadi yang terpanjang dalam beberapa dekade dan alasan Johnson menyatakan bahwa perlu untuk memperkenalkan agenda domestik yang “berani dan ambisius”

Dengan persetujuan itu, Parlemen Inggris akan berhenti beroperasi selama lima pekan terhitung mulai 9 September hingga 14 Oktober di mana semua sesi akan dihentikan.

Rencana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk membekukan Parlemen bukanlah “kudeta” yang diklaim oleh lawan-lawannya yang lebih emosional. Meski begitu, langkah itu adalah politik yang buruk, pertaruhan yang mungkin gagal, dan demonstrasi lemah merupakan kelemahan perdana menteri.

Pemerintahan Johnson membantah pembekuan parlemen adalah taktik politik untuk menghalangi oposisi membentuk koalisi untuk menunda Brexit.

Sesuai dengan yang telah disepakati, Inggris dijadwalkan akan meninggalkan Uni Eropa, dikenal juga sebagai Brexit, pada 31 Oktober.

Menteri senior kabinet yang menangani Brexit, Michael Gove, menyampaikan ada banyak waktu untuk membahas Brexit sebelum tenggat 31 Oktober.

Namun, kubu oposisi dengan lantang menyuarakan kemarahannya terhadap keputusan pengganti Theresa May itu. Mereka mengecam pembekuan ini sama saja seperti kudeta politik untuk memuluskan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau No Deal.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn berjanji akan menghentikan pembekuan.

Rekan separtai Johnson, mantan Menteri Keuangan Philip Hammond yang berbeda haluan politik dengan Johnson mengenai Brexit, mencerca pembekuan sebagai tindakan yang sangat tidak demokratis.

Pembekuan berpotensi mengacaukan rencana kubu oposisi untuk merancang legislasi menghentikan No Deal.

Penyebabnya adalah semakin pendeknya waktu bersidang akibat pembekuan. Para anggota akan kembali ke parlemen pada 3 September. Yang berarti oposisi hanya punya sepekan sebelum pembekuan pada 9 September.

Dua pekan yang tersisa dari 14 Oktober hingga 31 Oktober dikhawatirkan oposisi terlalu mepet untuk mencegah No Deal.

Salah satu solusi lain yang sedang dipersiapkan oposisi adalah mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Johnson yang, jika berhasil, akan mengantarkan rakyat Inggris ke bilik suara untuk memilih di pemilu dini.

Oposisi mengkhawatirkan No Deal akan memicu terjadinya huru-hara politik, ekonomi, dan sosial di Inggris. Pemerintahan Boris Johnson membantah klaim oposisi dan menyatakan Inggris siap dengan konsekuensi dari No Deal.

Johnson yang merupakan arsitek utama kampanye keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada Referendum 2016 menegaskan tidak ada lagi tawar-menawar mengenai tanggal Brexit. Adapun reses parlemen Inggris di musim gugur adalah hal yang umum. Namun, pembekuan kali ini di tengah deadline Brexit adalah sesuatu yang luar biasa ditambah lagi dengan durasinya yang mencapai 5 pekan.

Pendukung Johnson menganggap pembekuan Parlemen adalah langkah yang licik. Itu lebih baik dipahami sebagai tindakan putus asa dan jika ini masih diperhitungkan dalam politik Inggris merupakam serangan terhadap kepentingan nasional.

Jika ditinjau dari sisi legal, pembekuan ini tidak melanggar hukum karena pemerintah memiliki hak untuk menggunakan prosedur parlemen untuk mengajukan pembekuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us